Kritik kepada Jokowi itu, disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal DPP partai demokrat Ramadhan Pohan."Ramadhan Pohan memahami kritik yang diberikan oleh Jokowi, Ganjar Pranowo dan kepala daerah lainnya dari PDIP terhadap kebijakan mobil murah yang didorong oleh pemerintah pusat, secara salah," kata Wasekjen PDIP Hasto Kristyanto ketika dikonfirmasi, Kamis (26/9/2013).
Hasto mengatakan, kritik yang diberikan PDIP sesuai garis kebijakan Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri. "Garis politik ibu ketua adalah mendesak pemerintah agar lebih memprioritaskan transportasi publik yang aman, nyaman dengan harga terjangkau," imbuhnya.
Ketika kebijakan rezim SBY hanya berfokus pada mobil murah, tetapi pada saat yang bersamaan tidak ada terobosan untuk membangun transportasi publik, maka wajar PDIP memberikan kritik.
"Faktanya, jumlah rakyat yang menjadi korban akibat buruknya transportasi publik begitu besar, bahkan bisa dikategorikan sebagai tragedi nasional. Lebih dari 40 ribu nyawa rakyat melayang per tahun akibat kecelakaan lalu lintas," ujarnya.
Menurut Hasto, kerugian sosial ekonomipun tidak sedikit, mencapai lebih dari Rp 212 triliun. "Dalam negara demokratis, seorang kepala pemerintahan akan hilang legitimasinya karena tidak mampu melindungi warga negaranya. Puluhan ribu nyawa rakyat telah hilang sia-sia, dan Demokrat masih saja bermain kata-kata," tukasnya.
Jadi, kata Hasto, ketika ramadhan pohan menanggapi kritik tersebut sebagai suatu bentuk pembangkangan dari para kepala daerah PDIP, artinya Demokrat sudah menutup diri terhadap kritik.
"Kuatnya dukungan elite terhadap kebijakan mobil murah, menimbulkan pertanyaan, jangan-jangan mereka juga menerima fulus dari pembebasan pajak (mobil murah) tersebut. Itu seperti adanya fulus impor daging, impor beras, hambalang dan century," tuturnya.
Ramadhan Pohan, ujar Hasto, seharusnya berterima kasih atas kritik membangun yang disampaikan Jokowi. Faktanya, kemacetan Jakarta dipastikan akan semakin parah dengan banyaknya mobil bebas pajak tersebut.
"Lalu siapa yang paling diuntungkan? Tetap saja industri mobil, dan negara dipastikan kehilangan potensi penerimaan pajak. Inilah letak ketidakadilan sosial atas kebijakan 'mobil sok murah' tersebut," tandasnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar